Kalurahan Karangmojo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ..selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 /PMK.07 /2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA ..selengkapnya

Peraturan ini mempertegas bahwa Perangkat Desa mendapatkan hak mengolah tanah (bengkok) sesuai dengan kemampuan desa. Setiap desa bisa berbeda bagian garapan (bengkok) yang diberikan oleh Pemerintah Desa. ..selengkapnya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai ..selengkapnya

BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jika kita cermati dari namanya, kita mulai paham bahwa BPJS tidak ubahnya sebuah badan hukum atau perusahaan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Jika mendengar nama BPJS, kita langsung mengaitkannya dengan rumah ..selengkapnya

Perangkat Desa mulai kepala desa, sekretaris desa dan perangkatnya kedepan dapat bekerja lebih baik dan profesional dalam memberikan pelayanan terhadap warganya.Roda pemerintahan di desa harus berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya penyelenggaraan ditingkat kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut ..selengkapnya

Bagi masyarakat awam, istilah SOTK tentunya masih asing terdengar di telinga. Istilah di atas adalah singkatan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah instansi pemerintah di tingkat Desa, Kecamatan, kota/ ..selengkapnya

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, ..selengkapnya