Diskusi Politik 3: Banyak Kebijakan Pemerintah Pusat Yang Harus Dikritisi

12 November 2017 15:01:23 WIB

Karangmojo (Sida Samekta)- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang menggandeng LSM IDEA, Sabtu (11/11). menggelar diskusi dan campursari guyon maton di Balai Desa Karangmojo. Kegiatan ini dalam rangka mengajak masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan politik.

Acara menghadirkan Keynote Speaker Drs Prayogo, M.Si dari Dirjen PPU Kemendagri. Hadir sebagai pembicara adalah Drs Sunarya M.Si dari Kementrian Dalam Negeri, Arkham Mashudi dari Kebangpol Gunungkidul dan Anggota Komisi I DPR RI H Ahmad Hanafi Rais, S.IP, MPP.

Dalam kesempatan tersebut Hanafi Rais mengungkapkan bahwa di era saat ini tidak ada namanya makan siang gratis. Artinya harus benar-benar selektif dalam menjatuhkan pilihan politik.

“Tidak ada makan siang gratis, artinya mereka yang membeli suara tidak mungkin akan memperhatikan konstituen yang memilihnya. Jika itu yang terjadi, maka semakin hari kepercayaan publik kepada wakilnya akan terus menurun dan kualitas pemilu juga akan anjlok,” terangnya.

Menurut putra sulung Amien Rais ini, banyak kebijakan pemerintah saat ini yang tidak tepat sasaran da perlu untuk terus dikritisi. Dia mencontohkan kebijakan harus mendaftarkan SIM Card lengkap dengan identitas di KK/KTP, lantas reklamasi teluk Jakarta serta UU Ormas yang mengebiri kebebasan berpendapat rakyat banyak. 

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Aduan Masyarakat

Keluhan Warga
Silahkan sampaikan keluh kesah anda dengan mengisi formulir secara lengkap

Obrolan Warga Karangmojo