Kalurahan Karangmojo

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terkait aturan domisili bagi calon kepala desa. Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan ..selengkapnya

Pelayanan prima biasanya berhubungan erat dengan pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. Pentingnya pelayanan prima terhadap masyarakat juga ..selengkapnya

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Salah satu kewajiban Kepala Desa dan Perangkatnya adalah menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik. Persoalan pencatatan dan administrasi dibeberapa kalangan lebih dianggap persoalan ringan, namun ternyata dampak yang ditimbulkan ..selengkapnya

TimSIDKrmj-Mulai tanggal 1 September 2016, masyarakat desa karangmojo tidak perlu lagi takut tidak terlayani pada saat mencari surat-surat di kantor desa dengan alasan pelayanan sudah kosong. Pemerintah Desa Karangmojo telah melakukan terobosan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan ..selengkapnya

TimSIDKrmj-Bhabinsa Desa Karangmojo Kopda Wasdiyato menghadiri acara pisah sambut Dukuh Karangmojo 2 bertempat di pendopo kantor balai desa karangmojo, Kamis, 8 September 2016. Hadir dalam acara ini Kepala Desa,  Ketua BPD, Ketua LPMD, Babinkamtibmas, Babinsa, Perangkat Desa, RT, RW Tokoh Masyarakat. ..selengkapnya

TimSIDKrmj-Unit Pelayanan Administrasi dan Informasi Desa Karangmojo berkomitmen akan melakukan perbaikan pelayanan. UPAI Desa Karangmojo juga akan meningkatkan pelayanan yang selama ini selalu menjadi persoalan di desa Karangmojo dalam hal kepengurusan pengantar KTP, KK dan AKTE dll. Demikian komitmen ..selengkapnya

TimSIDKrmj-setalah melangsungkan hajatan akbar memperigati hari ulang kemerdekaan RI ke 71 tahun 2016, BPD  beserta pemerintah desa dan perwakilan masyarakat mengadakan rapat Musyawarah Penyusunan RKP Desa tahun 2017, (Rabu,31-8-2016). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menyusun dan menyerap aspirasi ..selengkapnya

Kebijakan pemberian dana ke desa-desa tak serta-merta akan mendorong pembangunan desa bila tak disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang cukup dari jenjang pemerintah di atasnya. Tak ketinggalan peran masyarakat sipil untuk ikut andil dalam mendorong peran aktif masyarakat serta penguatan kapasitas ..selengkapnya