Kalurahan Karangmojo

Solo (Sida Samekta)- Program pembangunan desa dan daerah tertinggal oleh pemerintah diklaim berjalan dengan baik. Salah satunya dilihat dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia. Namun alokasi Dana Desa untuk BUMDes belum optimal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Anwar Sanusi, mengatakan dalam setahun terakhir ini, peningkatan terjadi sebesar 4 ribu BUMDes.

"Tahun lalu tercatat ada 18 ribu BUMDes. Tahun 2017 sampai Oktober kemarin meningkat menjadi sekitar 22 ribu BUMDes," kata Anwar dalam acara diskusi BUMDes Talk di Solo, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, dari 22 ribu BUMDes tersebut rata-rata masih berkembang. Baru sekitar 50 BUMDes yang sudah maju.

"Contoh-contoh yang ada, baru sampai 50-an BUMDes yang omzetnya di atas Rp 500 juta. Ponggok (Klaten) itu Rp 12 miliar. Di Karangrejek (Gunungkidul) Rp 700 juta, itu sudah bersih," ujarnya.

Meski terjadi peningkatan jumlah, menurutnya pengalokasian dana desa untuk BUMDes masih minim. Anwar menyebut banyak BUMDes yang masih setengah hati.

"Banyak desa yang masih setengah hati mengalokasikan dana desa untuk BUMDes. Kami melihat dari laporan APBDes, alokasinya hanya Rp 5-12 juta dari dana desa sekitar Rp 800 juta, hanya 1-2 persennya," ujar dia.

Dia khawatir BUMDes menggunakan dana desa untuk hal-hal yang tidak strategis. Harapannya BUMDes dapat mengoptimalkan dana desa untuk mengembangkan bisnisnya.

"Jangan-jangan mereka belum memiliki pandangan yang cukup jelas untuk mengembangkan BUMDes. Makanya acara ini penting untuk transfer pengetahuan dari yang sudah berhasil kepada yang masih berkembang," katanya.

Sumber://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3724861/sekjen-kemendes-alokasi-dana-desa-untuk-bumdes-masih-minim