Kalurahan Karangmojo

TimSIDKrmj-Bappeda Kabupaten Gunungkidul  telah memulai kegiatan lapangan Verifikasi Faktual Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Kegiatan lapangan ini diawali dengan soailalisasi kepada semua Kabag Kesra dari 144 desa di Gunungkidul. Sosialisasi yang dilaksanakan di 18 kecamatan ini berlangsung selama 6 hari.

Pada kegiatan sosialisasi ini ada dua fokus kegiatan; pertama, penjelasan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh Bappeda kepada Kabag Kesra dari 144 desa. Kedua Pelatihan Input data PBDT ke Sistem Informasi Desa (SID) oleh TIM Percepatan SID Kabupaten Gunungkidul kepada para Operator SID di 144 desa.

Tahapan Verifikasi Faktual,

a. Rapat Kordinasi TKPK Desa Tahap 1, kegiatanya adalah

1. Mencermati Daftar BDT 2015 (Form : PBDK2016.FKP.01) oleh seluruh peserta rapat koordinasi untuk menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan dibahas dan diputuskan dalam forum musyawarah padukuhan:
2. RTS yang diduga status kesejahteraannya berubah
3. RTS yang kepala rumah tangganya berubah
4. RTS yang jumlah dan/atau komposisi anggota rumah tangga (ART) berubah
5. RTS yang diduga status kesejahteraannya lebih rendah dari Daftar BDT 2015 (Form : PBDK2016.FKP.01) tetapi belum terdaftar (RTS Baru)
6. Menuangkan hasil pencermatan Daftar BDT (Form : PBDK2016.FKP.01) dalam Berita Acara

b. Verifikasi Faktual rumah tangga hasil Kordinasi. "Pada tahapan ini petugas akan mengunjungi rumah tangga secara door to door". Memverifikasi dan memvalidasi semua hasil pendataan RTS (Form PBDK2016.RT) dan menuangkan hasil verifikasi validasi semua hasil pendataan RTS dalam Berita Acara  (Form PBDK2016.RT)

c. Rapat Kordinasi TKPK desa Tahap 2, memverifikasi dan memvalidasi kesesuaian berkas verivikasi dan validasi dengan berita acara  dari tingkat Padukuhan,  menungakan hasil verifikasi validasi  kedalam berita acara dan Membuat rekapitulasi hasil verivikasi dan validasi.

d. Mengentry data berdasarkan hasil rakor tingkat desa yang dituang dalam berita acara kedalam SID.

Diharapkan Hasil Verifikasi Faktual ini dapat memberi gambaran yang lebih kongkrit tentang peta kemiskinan di desa yang dapat dipergunakan untuk membuat perencanaan program dalam proses Musrenbandes, kata Ir. Joko Ardiyanto dari Bappeda.